Sislognas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Oleh : Eddy Cahyono, Asisten SKP Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 21 Maret 2014 - 09:24 WIB

Jelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang,   pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas)  tampaknya menjadi pekerjaan besar yang perlu dijadikan prioritas kita bersama, dalam mendukung   keberlanjutan berbagai pengembangan Sislognas di tanah air.

Kontinuitas pengembangan Sislognas, utamanya infrastruktur  diyakini memiliki nilai strategis dalam memenangkan persaingan ekonomi kawasan, sebagai konsekuensi integrasi ekonomi , sekaligus menjadi faktor determinan dalam  peningkatan  daya saing ekonomi Indonesia.

Hasil survei Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index) yang diselenggarakan Bank Dunia 2012, menunjukkan kinerja logistik Indonesia perlu terus ditingkatkan performancenya, Indonesia masih berada di peringkat ke-75 dari 155 negara yang disurvei, di bawah negara tetangga seperti Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam (53).

Meskipun bila dibandingkan dengan   kinerja LPI Indonesia 2010,  sesungguhnya pada tahun 2012  LPI Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan,  terlihat dengan adanya perbaikan peringkat dari (75)  menjadi  (59),  sebagaimana tercermin pada tabel berikut: 

Dari data yang ada  perbaikan kinerja infrastruktur dan kepabeanan seyogyanya menjadi skala prioritas untuk dapat terus kita dukung guna menaikkan peringkat LPI Indonesia,  dengan menjamin kontinuitas berbagai pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.

Peningkatan kinerja infrastuktur dan kepabeanan akan menjadi penentu bagi keberhasilan kita dalam memenangkan persaingan ekonomi dengan negara-negara tetangga pada saat pemberlakuan MEA 2015.

Peningkatan kinerja infrastruktur dan kepabeanan juga akan berkonstribusi dalam mendukung pengembangan Sislognas yang efisien  dalam  menyingkronkan  dan menyelaraskan kemajuan  antar sektor ekonomi dan antar wilayah serta mendukung  pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional (national economic authority and security).

Pengembangan Sislognas

Pembangunan sistem logistik nasional telah ditetapkan menjadi kebijakan nasional  melalui Peraturan Presiden  No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Cetak biru ini  merupakan kebijakan yang akan   menjadi acuan  bagi Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan Sislognas.

Sislognas  merupakan tulang punggung pengembangan sektor ekonomi nasional, terutama dalam menjamin kegiatan utama logistik terkait dengan   pengadaan, penyimpanan, persediaan, pengangkutan, pergudangan, pengemasan, keamanan, dan penanganan barang dan jasa baik dalam bentuk bahan baku, barang antara, dan barang jadi. 

Dalam menghadapi pemberlakuan MEA 2015 tidak ada pilihan lain selain kita perlu bersatupadu dalam terus meningkatkan pengembangan dan pengelolaan logistik secara nasional,  guna meningkatkan daya saing kita mengingat  masih tingginya biaya logistik nasional yang mencapai 27%  dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu juga kita masih perlu kerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yang masih menghadapi beberapa tantangan ditandai dengan masih rendahnya tingkat penyediaan infrastruktur baik kuantitas maupun kualitas.

Dari sisi pelayanan kita menghadapi masalah pada masih tingginya waktu pelayanan ekspor-impor dan adanya hambatan operasional pelayanan di pelabuhan, masih terjadinya kelangkaan stok dan fluktuasi harga, kebutuhan bahan pokok masyarakat, terutama pada hari-hari besar nasional dan keagamaan.

Masih tingginya disparitas harga pada daerah perbatasan, terpencil dan terluar menjadi tantangan tersendiri yang perlu kita sikapi, contoh nyata terlihat dari tingginya disparitas harga  semen dan BBM di wilayah Papua  dibandingkan dengan Jawa.

Berbagai tantangan  tersebut di atas akan dapat dieliminasi dengan melakukan langkah terobosan  dalam  terus mengupayakan  keberlanjutan percepatan peningkatan infrastruktur transportasi, untuk membangun konektivitas domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional (national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity).

Perbaikan infrastruktur transportasi laut akan memainkan peran dalam memenangkan persaingan ekonomi di era pemberlakuan MEA 2015, mengingat hasil  survei UNTACD, yang menempatkan kontribusi strategis moda transportasi laut dalam perdagangan dunia yang mencapai 77%,  sedangkan moda transportasi udara sebesar 0,3%, transportasi darat sebesar 16%, perpipaan 6,7%.

Merajut  Pendulum Nusantara dan Sabuk Nusantara

Pengembangan sistem yang mampu menjamin berlangsungnya suatu proses pergerakan atau distribusi barang baik material maupun produk jadi dari satu tempat ke tempat lain dengan baik, dapat menjadi entry point dalam mendukung proses pengelolaan rantai suplai (supply chain management) berskala nasional. 

Kita patut bersyukur pada tahun 2014 pemerintah mengalokasikan  anggaran infrastruktur sebesar Rp 188,7 triliun untuk program pembangunan 2014,  Angka tersebut naik Rp 4,4 triliun dari APBN perubahan 2013 yang hanya Rp 184,3 triliun.

Dengan dana sebesar itu direncanakan keberlanjutan program dan kebijakan pengembangan infrastruktur dapat terus ditingkatkan di tahun 2014  dengan meningkatkan kapasitas jalan yang ada sepanjang 4.278 km, menambah jalan baru sepanjang 559 km, dan membangun jalur kereta api sepanjang 380 km.  Di samping itu juga akan dilakukan perbaikan terhadap 120 pelabuhan udara dan menambah 15 pelabuhan udara baru serta dibangun 61 pelabuhan kapal laut. 

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan berbagai infrastuktur yang mendukung pengembangan Sislognas diharapkan dapat menjamin berlangsungnya suatu proses pergerakan atau distribusi barang baik material maupun produk jadi dari satu tempat ke tempat lain. Perwujudan Sislognas sekaligus mendukung proses pengelolaan rantai suplai (supply chain management) berskala nasional dan semakin memantapkan kesiapan kita menyongsong MEA 2015. 

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan  sumber daya alam yang  tersebar dari Sabang sampai Merauke, peningkatan sarana infrastruktur yang mendukung Sislognas sangat diperlukan, tanpa sarana infrastruktur yang baik,  mustahil akan dapat menghasilkan produk-produk yang kompetitif, berkualitas, dan mudah dijangkau. 

Pemerintah telah mengembangkan Konsep  Pendulum Nusantara  sebagai jawaban atas keprihatinan biaya logistik nasional yang cukup tinggi,  Pendulum Nusantara nantinya diharapkan dapat menjadi penghubung antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Timur dengan pelabuhan sebagai pintu gerbangnya.

Secara bertahap juga telah dipersiapkan  enam pelabuhan untuk mendukung konsep tersebut, meliputi Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Batu Ampar Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong, diharapkan dengan konsep Pendulum Nusantara dapat meningkatkan kontribusi perdagangan domestik sekaligus pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pendulum Nusantara tidak hanya berhenti pada sistem angkutan, melainkan modernisasi pelabuhan. Beberapa tahap yang harus dilakukan untuk modernisasi pelabuhan,  antara lain memperdalam dermaga, memperbaiki alur dan rute, serta meningkatkan angkutan kargo.

Penataan tersebut mulai dapat dirasakan hasilnya seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok,  dewasa ini telah mampu menangani 7,2 juta kontainer (TEU, Twenty Feet Equivalent Unit). Jumlah tersebut sekitar dua kali lipat dibandingkan pada 2008 yang baru mencapai 3,6 juta TEU. Dari kapasitas sebesar itu, mengembangkan pelabuhan mendatang diharapkan akan mampu menangani 20 juta kontainer per tahunnya. Ini berarti, khusus untuk pelabuhan yang baru, akan mampu menangani 13 juta kontainer per tahun.

Bahkan dengan upaya optimalisasi,kapasitas sebesar itu akan bisa dilampaui lagi. Pelabuhan Tanjung Priok, yang dewasa ini sudah berumur 130 tahun,ternyata akan diperbesar dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Bahkan peningkatannya mencapai sekitar dua kali lipat, ini jelas merupakan lompatan besar bagi pelabuhan utama Indonesia tersebut.

Ini berarti langkah yang ditempuh saat ini sudah memberikan penghematan besar kepada pengguna jasa pengiriman barang (misalnya untuk ekspor) karena saat ini tidak lagi diperlukan transit di Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Klang ataupun Tanjung Pelepas di Malaysia, jika dahulu 80% barang ekspor kita harus melalui transit di beberapa pelabuhan tersebut, dewasa ini sudah kurang dari 20% yang memerlukan transshipment.

Guna memperkuat konektivitas domestik khususnya penyeberangan, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana sebagai perekat antar pulau di Indonesia atau diistilahkan sabuk-sabuk Nusantara.

Sabuk Nusantara, berfungsi sebagai perekat antara Indonesia wilayah timur ke barat atau utara ke selatan, Sabuk Nusantara yang terdiri atas Sabuk Utara Nusantara, Sabuk Tengah Nusantara dan Sabuk Selatan Nusantara itu merupakan kombinasi jaringan jalan nasional dan pelabuhan penyeberangan.

Dengan demikian, penyeberangan berfungsi sebagai 'jembatan bergerak' yang menghubungkan wilayah di Indonesia yang banyak terpisah oleh sungai, danau, selat atau laut.

Kita patut mengapresiasi kerja keras dari semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan konektivitas ekonomi, ditandai dengan telah selesainya Sabuk Selatan Nusantara yang menghubungkan Sabang sampai Merauke pada Desember 2013 lalu.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Sabuk Selatan Nusantara menghubungkan 16 pulau mulai dari Pulau We (Sabang), Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, hingga Papua. Lintasan jalannya sepanjang 5.330 kilometer dan 1.600 jalur laut. Jalur ini melayani 115 kapal feri pada 11 lintas penyeberangan di seluruh Indonesia.
Lintas penyebrangannya meliputi Balohan - Uleu Lheu, Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, Padang Bai - Lembar, Kayangan - Pototano, Sape - Labuan Bajo, Larantuka - Lewoleba, Kalabahi - Ilwaki, Kisar - Tepa, Saumlaki -Tual, Dobo - Pomako - Merauke.

Diharapkan proyeksi penyelsaian Sabuk Tengah Nusantara, yang  akan rampung pada April 2014, dan Sabuk Utara Nusantara yang akan kelar pada tahun 2015 mendatang dapat mencapai target waktu yang ditetapkan, sehingga semakin memperlancar konektivitas antar wilayah dan membantu bergeraknya pemerataan ekonomi wilayah.

Jelang pemberlakuan MEA 2015  mendatang, kita tentunya berharap  pemerintah dan pelaku ekonomi dapat terus meningkatkan kesiapan diri dan membangun sinergitas dalam memasuki  persaingan ekonomi yang semakin tajam, dan dalam menjamin kontinuitas peningkatan konektivitas dan pengembangan Sislognas yang kondusif untuk menaikkan daya saing ekonomi Indonesia.  Semoga

http://www.setkab.go.id/artikel-12502-.html