Bisnis.com, JAKARTA --
Pemerintah mendatang diminta memahami persoalan logistik dan menepati janji
kampanye.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder
Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Indonesia perlu
meningkatkan produktivitas, di samping menyelesaikan faktor utama hambatan
logistik yakni biaya dan rendahnya pelayanan.
Dia mengatakan,Indonesia masih mencapai 26% dari PDB, padahal biaya logistik
negara Asean lainnya hanya 18% dari PDB.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan, pemerintah semestinya mulai
mereformasi sistem logistik kemaritiman dengan meningkatkan transportasi laut
domestik.
Sebenarnya, imbuh Yukki, pemerintah SBY telah membuat pondasi sistem
logistik nasional dan MP3EI kendati belum terimplementasi dengan baik.
Untuk itu, dia menilai perlu adanya evaluasi dan mengawal serta berharap
pemerintahan baru nanti dapat memahami permasalahan yang ada dan terus bekerja
mengimpletasikan janji-janji kampanye.
Menurutnya, kendati sering menjadi wacana pembicaran oleh pemerintah,
pengguna jasa dan pelaku logistik, namun pada tataran praktik konsep itu masih
sangat minim.
Untuk itu, ALFI mendukung ada perdagangan domestik yang akan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi mencapai 7%.
"Tidak ada waktu belajar lagi dan AEC sudah di depan mata,"
ucapnya kepada Bisnis akhir pekan lalu.
Menurutnya, pemerintah bersama pelaku logistik harus melakukan penghitungan
dari semua aspek yang berkaitan dengan biaya logistik.
Artinya, tidak hanya biaya logistik yang bersifat langsung tapi juga melihat
biaya inventori yang tinggi.
Di sisi lain, katanya, seluruh moda transportasi baik truk, kereta api
maupun kapal laut harus terintegrasi, dengan catatan utama penurunan dwelling
time di seluruh pelabuhan yang saat ini rata-rata mencapai di atas tujuh
hari.
Selasa, 02 September 2014
Tagged under:
HARAPAN UNTUK PEMERINTAH BARU: Jokowi-JK Diminta Pahami Logistik dan Tepati Janji
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar